Pemerintah ingin melibatkan swasta dalam perkembangan jaringan gas () melalui skema kerja serupa pemerintah serta badan perniagaan ().
Hal itu dijalankan untuk mempercepat pencapaian target jargas sehingga mampu menekan penyelenggaraan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg.
Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral Arifin Tarsrif mengungkapkan rencana itu merupakan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (12/10) kemarin.
Rencana itu akan direalisasikan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan lalu Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga kemudian Pelanggan Kecil.
“Dengan peraturan perpres yang digunakan ada (Perpres 6/2019), KPBU kan enggak masuk dalam skema. Sekarang, perpres akan direvisi sehingga KPBU dapat jalan, sehingga badan usaha mampu jalan,” ujar Arifin di tempat area Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/10).
Arifin mengakui penyelenggaraan jargas masih sangat dalam bawah target. Tahun ini, sambungan jargas baru menjangkau 835 ribu rumah tangga. Padahal, pemerintah menargetkan 4 jt sambungan rumah tangga tahun depan.
Menurut Arifin, hal itu terjadi dikarenakan pendanaannya cuma mengandalkan APBN juga PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Dengan membuka kesempatan bagi badan perniagaan lain, pemerintah berharap percepatan jangkauan sanggup dilakukan.
“Kita harapkan dari PNBP bisa dipakai untuk dibangun jargas. Jadi dengan keroyokan kita harapkan targetnya bisa saja jadi banyak,” ujarnya.
Mengutip situs Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemakaian LPG 3 kg menunjukkan tren peningkatan yang tersebut memicu peningkatan subsidi hingga menembus Rp117 triliun tahun ini.
“Di tahun 2022 kemarin (penggunaan) mencapai 7,8 jt ton, ini yang hal tersebut subsidi, kemudian yang mana dimaksud nonsubsidi itu turun terus, jadi yang tersebut tahun kemarin sekitar 580 ribu. Nah, subsidi ini diperkirakan pada tahun ini subsidinya dapat belaka mencapai Rp117 triliun,” ungkap Airlangga usai menghadiri ratas di dalam tempat Istana Negara kemarin.
Sementara, dari realisasi 835 ribu sambungan jargas, sebanyak 594 ribu pendanaannya berasal dari pemerintah lalu 241 ribu dari PGN. Melihat hal itu, peran swasta diperlukan.
“Ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini dapat dinaikkan dalam tahun 2024 ke bilangan 2,5 jt jaringan,” ujarnya.
+ There are no comments
Add yours